Tergelitik untuk menyumbang sekelumit pengalaman dan permenungan atas Tanah Papua dalam obrolan santai tapi berbobot. Memberikan pemahaman kondisi Tanah Papua dari pandangan mata pendatang nan awam. Semoga tulisan ini masih relevan untuk dibaca bersama ...

Tulisan ini bukan kajian jurnalis apalagi ilmiah, sekedar obrolan pelengkap menu camilan kasbi, petatas dan pisang goreng (minus papeda). Semoga menjadi kenyang dan senang setelah mengunyah menu ala Papua.

Diceritakan dari beranda kantor YEU Wasior (seseorang menyebutnya rumah kayu Barbie, karena yang mendiami se-imut paras Barbie ... GLEK!) sambil menyeruput kopi pahit dan melempar pandang ke kondisi sekeliling yang majemuk:

·      ketika banyak warga penghuni huntara di Kabupaten teluk Wondama sudah lelah meneriakkan hak untuk mendapatkan kembali kehidupan bermartabat;

·     ketika proses rehabilitasi-rekonstruksi sudah kehilangan esensi sebagai “obat pemulih” dan menjadi “kue ultah bencana” menunggu dipotong-potong sesuai dengan porsi kepentingan, membiarkan penyintas menjadi penonton pesta hingga kuenya kandas;

·         ketika rasa aman harus dibayar dengan teror psikologis melalui kabar berantai secara sistematis;

·         ketika persoalan mendasar kemanusiaan, kesehatan dan pendidikan belum dibangun di atas pondasi yang kuat (teringat pendampingan di suatu SD Inpres di Manokwari yang hanya dilayani 2 guru untuk mengajar 6 kelas!);

·         dan ketika alam masih menunjukkan kuasanya atas manusia dalam wujud banjir skala mini yang menggenangi mess bujang laki-laki tengah malam pada tanggal 1 Desember 2011, dan kantor menjadi penampungan satu malam bagi 4 orang penyintas dadakan.

Sebagai menu pembuka obrolan, disuguhkan “Kasbi Kebudayaan, Keragaman dan Keberagamaan”.

Enak disantap sambil bernostalgia membayangkan Papua sebagai tanah yang kaya bukan dari sisi mineralnya saja, tetapi juga kaya budaya asli yang arif terhadap lingkungan. Ibu Bumi telah menyediakan segala kebutuhan pokok manusia di Papua secara percuma; kelimpahan air, kayu hutan, kasbi, petatas, pisang, sagu, sirih, pinang, daging babi hutan, daging rusa, daun gedi, dan dedaunan lain untuk masak sayur garnisun . Ayah Teluk juga memberi kelimpahan ikan. Secara bersahaja si anak-anak Papua mengambil seperlunya tanpa perlu takut akan kehabisan sumber hidupnya. Pergi ke kebun, ladang maupun laut dimaknai sebagai kerja dan bakti seluruh anggota keluarga, orangtua dan anak-anaknya, sambil sesekali ditemani anjing peliharaan yang kurang terawat dan penuh kaskado (penyakit kulit yang menyebabkab lapisan kulit terkelupas). Noken (tas/keranjang tradisional), parang, panah, busur dan pancing disandang untuk mengambil hasil Ibu Bumi dan Ayah Teluk.

Tanah, sungai, danau dan hutannya dikelola dengan aturan adat melibatkan beberapa marga. Batas-batas kepemilikannya disepakati bersama dan akan selalu diingat hingga anak-cucu-cicit. Nilai sepetak tanah terletak pada fungsi sosial yang dibangun di atasnya, untuk berladang, berkebun, beribadat, berketurunan dan berkumpul.

Relasi dengan para pendatang adalah bentuk toleransi yang sudah ada sejak berabad lalu, jauh sebelum para misionaris Kristen kebangsaan Eropa menjejakkan kaki di pesisir pantai Papua. Pendatang awal terutama banyak berasal dari pulau-pulau tetangga seperti suku bangsa Biak, Bugis/Makasar, Toraja, Buton, Maluku, dan bahkan keturunan Cina. Relasi awal ini dibangun berdasarkan kebutuhan niaga dan relasi dengan kekuasaan kerajaan Ternate-Tidore. Warisan mereka dapat dijumpai di hampir semua kota besar di Papua, sudah beranak-pinak dan menjadi “orang Papua”.

Gelombang berikut adalah pendatang misionaris dari Belanda dan Jerman dengan tujuan penyebaran warta agama Kristen. Bukti-bukti keberadaan dan ajaran mereka masih tampak dalam simbol dan ritual. Contoh konkrit, tiap tanggal 5 Februari masyarakat dari segala penjuru Papua berkumpul di Pulau Mansinam (ditempuh dalam waktu 10 menit naik perahu dari kota Manokwari) untuk memperingati kedatangan penginjil pertama yang datang pada 5 Februari 1855. Berdasarkan sejarah ini Manokwari mendapat julukan “Kota Injil”. Pendaratan misionaris berikutnya adalah ke Teluk Wondama, 10 tahun setelah pendaratan di Pulau Mansinam, tepatnya di Kampung Maniwak yang kemudian dijadikan sebagai zeending (tempat pengajaran soal ilmu agama dan ilmu pengetahuan pada umumnya). Oleh karenanya, tempat ini mendapat sebutan “Tanah Peradaban”. Gelombang pendatang dalam beberapa dasawarsa terakhir adalah para transmigran yang kebanyakan berasal dari Jawa, Bali dan Sumatra. Mereka mendiami lokasi transmigrasi di seluruh penjuru Papua dan secara perlahan beradaptasi dan berakulturasi dengan tanah pijakan hari depan mereka.

Masyarakat Papua menjunjung tinggi nilai adat dan religi sama seperti masyarakat Minangkabau memaknai peribahasa “adat bersendi syari’at, syari’at bersendi Kitabullah (Al-Quran)”. Salah satu filosofi dari Papua yang sangat menarik berkaitan dengan keterhubungan ini disimbolkan dalam “tungku di atas tiga batu”. Tungku dikiaskan sebagai masyarakat Papua yang disokong oleh tiga kelembagaan penopang kehidupan kemasyarakatan, yaitu adat, agama dan pemerintah. Ketika salah satu penopang hilang, maka tungku akan tumpah, yang bisa diibaratkan terjadinya kekacauan atau ketidakseimbangan dalam masyarakat.

Camilan berikutnya adalah “Petatas Peretas” yang keras di luar dan rasanya getir di dalam.

Makanan ini kurang begitu disukai karena menimbulkan perasaan kemarahan dan kesedihan, menjadi pengingat persoalan tumpang-tindih yang mengoyak jatidiri bangsa Papua, baik karena  faktor eksternal maupun internal.

Faktor eksternal dapat dijabarkan sebagai berikut. Sejak penyerahan Nederlandse Nieuw Guinea (New Guinea Barat pada saat itu) oleh Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia pada 1963, dilanjutkan dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 hingga tumbangnya Orde Baru di tahun 1998, wilayah Papua diselimuti stigma kuat oleh pergerakan kemerdekaan dan pelabelan separatis kepada sekelompok orang. Hal ini tidak lepas dari pendekatan yang diterapkan oleh pemerintah pusat kala itu, yaitu melalui pendekatan militer yang cenderung represif. Alih-alih untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian; pendekatan ini menciptakan jarak, menumbuhkan ketidakpercayaan, dan meluluskan sejumlah konflik yang sudah pasti menghambat pembangunan untuk kesejahteraan hidup masyarakat Papua. Periode ini telah menyemai bibit kekerasan dan merubah sejumlah perilaku budaya. Seperti tampak pada parang, panah dan busur yang pada awal dimaknai sebagai alat berburu dan meramu, telah berubah nilai dan fungsinya sebagai alat untuk mempertahankan terirori dan menjamin keamanan dalam suatu konflik.

Perilaku pemangku kebijakan pusat turut menodai rasa keadilan dengan penetapan kebijakan yang tidak strategis dan kurang memihak penduduk asli Papua. Contoh nyata adalah ijin pengelolaan sumber tambang dan sumber daya alam untuk pemodal luar melalui mekanisme yang tidak jelas sisi partisipasi dan transparansinya. Nilai manfaat yang dirasakan penduduk Papua sangat minim jika dibandingkan dengan nilai keuntungan materiilnya, karena keuntungan besar sudah barang tentu kembali ke pemilik modal dan kroninya. Lihat ulasan kajian tambang Freeport dan perusahaan kelapa sawit Medco. 

Pada tahun 2001, di bawah periode Orde Reformasi dicanangkan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dana dikucurkan deras dengan dalih pencapaian kesejahteraan masyarakat Papua. Pada kenyataannya, dana sebesar Rp. 28,84 Triliun (anggaran dari tahun 2001-2011) banyak menguap untuk kebutuhan yang tidak strategis, dan besar kemungkinan telah digerogoti korupsi. Hal ini ditengarai karena kurangnya kontrol dan ada indikasi pembiaran oleh pemerintah pusat, sehingga membuat perilaku pemangku kebijakan daerah melakukan pengelolaan anggaran tanpa ukuran yang jelas dan sering tidak strategis. Periode ini menyemai bibit ketidakadilan.

Dalam waktu segera, pemerintah pusat mencanangkan program Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Apa kiranya yang akan disemai dalam periode ini? Kita akan melihat seiring waktu.

Faktor intenal dipicu karena adanya pergeseran nilai-nilai hidup dan kemanusiaan. Ketika relasi dinilai oleh pamrih dan materi semata. Ketika hak masih menjadi mimpi kosong. Ketika kekerasan menjadi cara pemecahan masalah.

Keberagaman suku bangsa dan budaya di atas Tanah Papua selama berabad ternyata tidak menjadi jaminan kerukunan antara penduduk asli Papua dan pendatang. Bahkan di antara penduduk asli Papua (baca: ras Melanesia) masih ada pembedaan-pembedaan berdasarkan teritori kesukuannya. Dalam pengamatan, interaksi antara pendatang dan orang asli Papua dapat menumbuhkan dominasi, di mana para pendatang biasanya memiliki pengaruh di ranah tertentu, seperti niaga di kota-kota besar dan pertanian bagi transmigran di daerah pelosok. Dominasi yang kentara dan memicu ketimpangan mampu menimbulkan rasa tersisihkan/marjinalisasi, yaitu warga asli Papua.

Pemerintah daerah di provinsi Papua dan Papua Barat hingga kini masih memiliki catatan pekerjaan rumah (PR) berkaitan dengan pemenuhan kewajiban untuk kesejahteraan dasar masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan. Pembangunan selama kurang lebih 40 tahun ini belum berjalan optimal dan masih menyisakan persoalan klasik seperti rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga berlanjut pada persoalan kemiskinan. Pelaksanaan pemerintahan daerah juga ternodai oleh sejumlah kasus penyelewengan/korupsi yang secara signifikan menurunkan rasa kepercayaan warga terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitannya dengan kondisi di Wasior, terutama warga penyintas yang masih tinggal di huntara, penurunan kepercayaan kepada pihak pemerintah Kabupaten Teluk Wondama terlihat jelas dari pernyataan berkaitan dengan belum tuntasnya pemenuhan kebutuhan dan hak warga penyintas; soal jadup dan hunian tetap.

Dalam pengamatan lebih lanjut, keberadaan pranata dan perangkat adat dalam beberapa kasus belum mampu menjadi pengayom masyarakat seperti yang diharapkan dalam filosofi “tungku di atas tiga batu”. Dalam masa pembangunan yang marak di Papua ini (dengan limpahan Otsus), beberapa pihak yang mengatasnamakan adat hendak turut mendapatkan pamrih ketika berurusan dengan lahan adat. Sekali peristiwa, pembangunan tiang dan kabel listrik yang hendsak menerangi seluruh kampung di Igor, distrik Masni, Kabupaten Manokwari, menghadapai kendala dan terbengkalai. Hal ini dikarenakan belum tuntasnya “pembayaran adat” atas tiang-tiang listrik yang ditancapkan di tanah adat tersebut. Akibatnya hingga saat ini penduduk di Igor belum mendapatkan layanan listrik selayaknya. Para penyintas di Wasior juga harus berurusan dengan ranah adat ketika hunian sementara (huntara) berdiri di atas tanah adat, sehingga ketentuan adat yang berlaku di atas tanah tersebut harus dipatuhi oleh semua penyintas, dan semakin lama terkesan membatasi ruang gerak dan ruang sosial warga penyintas. Bahkan dalam beberapa kesempatan timbul kontak fisik karena perbedaan kepentingan adat dan penyintas di huntara.     

Untuk penutup, camilan yang hangat dan manis, “Pisang Goreng Pengharapan dan Kasih”.

Melihat rupa warna Papua seperti terangkum di atas, maka dirasa sangat penting untuk mencari pijakan bagi masyarakat Papua dalam menuju pembaharuan dengan tetap mengedepankan karakter ke-papua-an. Adalah filosofi “tungku di atas tiga batu” yang (seharusnya) menjadi identitas Papua dalam arti yang sesungguhnya; di mana pranata sosial-budaya-religi-politik seperti adat, agama dan pemerintahan saling sokong mengayomi masyarakat.

Dalam praktiknya, ketiga pranata ini masih menemui kendala untuk bersinergi dengan  kecenderungan saling silang kepentingan. Di lain pihak, masyarakat memiliki kehidupan keagamaan yang disiplin, sehingga pranata agama, secara khusus pihak gereja-gereja di Papua, mampu memainkan peran sebagai mediator dan motivator bagi proses pembaharuan melalui “penyembuhan” relasi antara masyarakat-adat-pemerintah. Gereja punya kapasitas untuk memainkan peran tersebut mengingat persekutuan gereja di Tanah Papua, terutama Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, memiliki pengaruh dan mampu merangkul semua pihak dengan landasan kasih.

Dalam konteks yang lebih luas lagi, tim LIPI pada tahun 2009 telah merumuskan sejumlah rekomendasi bagi proses pembaharuan di Papua. Proses pembaharuan yang dimaksud adalah transisi dari masa konflik menuju kondisi paska konflik guna mencapai Papua Baru. Analisa yang dipaparkan menyebutkan bahwa hingga saat ini pun Papua masih dalam situasi konflik. Rumusan dari LIPI yang biasa disebut Papua Road Map ini menawarkan skema pendekatan sebagai berikut:

v  Rekognisi : upaya pemberdayaan orang asli Papua untuk menghilangkan stigma marginalisasi dan diskriminasi

v  Paradigma Baru Pembangunan : strategi dan kebijakan yang mendorong kemakmuran dan kesejahteraan penduduk Papua

v  Dialog : menjembatani komunikasi bagi pelurusan sejarah integrasi dan status politik warga Papua

v  Rekonsiliasi dan Pengadilan HAM : penindakan bagi kekerasan negara dan pelanggaran HAM

Keempat skema pendekatan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah dan diterbitkan secara luas untuk khalayak. Belum terlambat untuk memulainya, masih ada UP4B yang diharapkan mampu membawa semangat pembaharuan dengan mengusung skema tersebut bagi perwujudan Papua Baru.

Pada akhirnya, segala perencanaan yang dikonsepkan oleh pihak dari luar Papua akan kehilangan arti jika tidak dipahami dan didukung orang-orang Papua sendiri. Pengharapan akhir adalah orang-orang Papua sendiri yang menjadi penentu pembaharuan Papua, bukan lainnya.

Sekelumit suguhan ala Papua ini disampaikan dalam suasana penantian Natal dimana umat manusia, terkhusus saudara-saudari di Papua, mendambakan pengharapan dan kasih. Pengharapan akan uluran tangan juruselamat-juruselamat kecil bagi terciptanya damai di Papua, damai bagi dunia dan damai di hati. Momentum Natal ini juga menjadi pengingat akan indahnya kasih Tete Manis (Tuhan Allah) di atas Tanah Papua seperti tersirat dalam lagu ini:

Di sana pulauku, yang kupuja s’lalu

Tanah Papua, pulau indah

Hutan dan lautmu, yang membisu s’lalu

Cenderawasih, burung emas

Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri

Kau kupuja s’lalu, keindahan alam-Mu yang mempesona

Sungaimu yang deras, mengalirkan emas

Sio...ya Tuhan, terima kasih

d c

Segenap Tim YEU Wasior mengucapkan

Selamat Natal 2011 dan Tahun Baru 2012

bagi kawan-kawan sekalian di manapun berada...

Wasior, 23 Desember 2011

Anastasia Maylinda

YAKKUM Emergency Unit (YEU)

Jl. Saberi, Puncak Kambumi

Distrik Wasior

Kabupaten Teluk Wondama

Provinsi Papua Barat

INDONESIA

"Be content with what you have; rejoice in the way things are. When you realize there is nothing lacking, the whole world belongs to you" (Lao Tze)

Setahun yang lalu, lebih dari 35 orang dari berbagai daerah bencana yang ada di Indonesia berkumpul di Yogyakarta dan Jakarta *) untuk berefleksi dan menyusun rekomendasi aksi penanganan bencana di 2011 berdasarkan catatan pengalaman 2010 (terlampir di bawah).

 Tiga puluh satu hari menjelang tutup tahun 2011 ini, baik kiranya jika kita membuka catatan itu kembali dan mencocokkan sejauh mana rekomendasi para pihak yang berhak mengklaim diri sebagai "RAKYAT INDONESIA" didengarkan dan ditindaklanjuti secara serius, oleh segenap pemangku kepentingan yang menyatakan diri berkomitmen pada isu pengelolaan bencana secara umum (dan pengurangan risiko bencana secara khusus).

Kalaulah ternyata dilihat bahwa poin-poin tersebut masih menyisakan banyak catatan yang belum terlaksana, marilah bersama kita jujur mengakuinya seraya berusaha untuk lebih serius bekerja di tahun 2012 walaupun ancaman krisis ekonomi Eropa membayang dan pesimisme terhadap kinerja legislatif dan eksekutif di tingkat daerah dan nasional meningkat. Indonesia milik kita, kita rakyat Indonesialah yang akan mempertahankan negeri ini dari segala upaya pembusukan yang merugikan rakyat.

Selamat berefleksi!

Yogyakarta 30 Nopember 2011

Arshinta  

*) difasilitasi oleh Keluarga Humanitarian Forum Indonesia, YAKKUM Emergency Unit, Global Network for DRR dan World Council of Churches

Kertas Catatan Penanganan Bencana 2010

dan Rekomendasi  Aksi 2011 [1]

I.              Latar Belakang

Menjelang akhir tahun 2010 lalu Indonesia secara berturut-turut dilanda tiga bencana dengan karakteristik dan mekanisme penanganannya yang berbeda: Banjir Wasior, Tsunami Mentawai dan Erupsi Merapi. Setiap penanganan bencana memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda yang jika ditarik pembelajarannya dapat menghasilkan rekomendasi yang saling melengkapi untuk penanganan bencana yang lebih baik di masa yang akan datang.

Beberapa hal menonjol dalam penanganan 3 bencana yang terjadi di tahun 2010 yaitu :

Banjir Bandang di Wasior: Tata Kelola Daerah

Banjir Bandang yang melanda Wasior, memaksa kurang lebih 2000 penyintas dengan dengan kondisi yang memprihatinkan untuk mengungsi ke Manokwari, yang merupakan wilayah pemerintahan kabupaten yang berbeda dari Wasior. Lepas dari keterbatasan respon yang dilakukan, tata kelola pemerintah daerah dalam pengelolaan bencana perlu diapresiasi. Bagaimana pengambilan kebijakan dilakukan dalam penanganan dampak dari bencana yang terjadi di daerah lain, merupakan praktik baik yang dapat direplikasi.

Tsunami di Mentawai: Peringatan Dini & Pembangunan dalam Perspektif PRB

Sejak gempa bumi dan tsunami Aceh 2005, sudah diprediksi bahwa akan terjadi gempa dan tsunami di Mentawai. Namun datangnya tsunami tidak mampu diantisipasi oleh alat peringatan dini yang sudah dipasang. Selain itu, pembangunan yang dilakukan belum menggunakan perspektif PRB dan mengesampingkan aspek pemberdayaan masyarakat, semakin menambah kerentanan masyarakat. Akibatnya, saat terjadi gempa dan tsunami pada 26 Oktober 2010 lalu, baik masyarakat dan pemerintah sama sekali tidak siap. Tidak ada mekanisme respon yang terbangun dan keterbatasan akses menyulitkan mobilisasi sumberdaya dan membawa bencana sekunder bagi masyarakat yang terdampak.

Erupsi Merapi di Yogyakarta dan sekitarnya: Pengurangan Risiko Bencana, Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Respon

Di tengah banyaknya pujian tentang kemandirian masyarakat dalam usaha kesiapsiagaan dan penanganan erupsi Merapi, Pemerintah menuai banyak kritik terkait respon Merapi yang dianggap kurang terorganisir dan tidak ligat. Kolaborasi pemerintah dengan masyarakat pada saat sebelum terjadinya bencana erupsi lebih banyak diisi oleh aktor-aktor “perantara”, seperti antara pemerintah provinsi dan kabupaten dengan unsur-unsur masyarakat dari kalangan organisasi non-pemerintah. Padahal, kolaborasi dan peningkatan kapasitas yang paling esensial seharusnya dilakukan antara jajaran pemerintah paling bawah dengan masyarakat yang berada di garis depan bencana. Oleh karenanya, meskipun kebutuhan dari masyarakat yang terdampak erupsi dapat diidentifikasi, namun nampaknya solusi-solusi yang ditawarkan dari mereka yang berkebutuhan langsung (masyarakat yang terdampak erupsi merapi) masih dikesampingkan. Sehingga kebijakan yang diambil pemerintah daerah yg cenderung reaktif, kurang mendarat dan tidak cukup efektif untuk menjawab persoalan di lapangan.

Secara langsung maupun tidak, bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia, turut memperberat beban Pemerintah dalam rangka mencapai target Kerangka Aksi Hyogo di Indonesia. Dampak langsungnya terlihat kepada mereka yang terpapar bencana, sementara dampak tidak langsungnya akan terlihat dari semakin ketatnya anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk memulihkan keadaan sekaligus menggenjot pencapaian target Kerangka Aksi Hyogo.

Akan tetapi, masalah ini bukanlah semata tanggungjawab dan beban pemerintah. Baik dalam hal pembangunan, maupun dalam upaya tanggap darurat bencana, masyarakat sipil, dan penyintas telah menunjukkan peran serta dan andil yang cukup besar. Banyak pelajaran yang bisa diraih dan dikembangkan sebagai modal yang kuat untuk mencapai kemajuan di masa yang akan datang. Erupsi Merapi memberikan pembelajaran berharga baik kelemahan sekaligus kekuatan, tentang pola dan sistem kolaborasi dalam pengelolaan bencana di Indonesia saat ini. Pembelajaran tersebut, tentunya layak untuk diangkat pada perbincangan tingkat nasional untuk mendapatkan pengayaan sekaligus rekomendasi-rekomendasi yang aktual tentang kebijakan pengelolaan bencana di Indonesia, sekaligus sebagai refleksi tentang kemajuan pencapaian Kerangka Aksi Hyogo di Indonesia.

II.            Identifikasi Tantangan dan Rekomendasi Rencana Aksi Penanganan Bencana

Identifikasi tantangan dalam hal penanganan bencana dipetakan menurut poin-poin dalam Kerangka Kerja Aksi Hyogo (HFA) karena semua pihak sepakat bahwa penanganan bencana harus berorientasi pada pengelolaan risiko bencana yang komprehensif dan tidak semata difokuskan hanya pada kebutuhan dan pendekatan tanggap darurat, walaupun disadari bahwa simptom masalah dalam masa tanggap darurat merupakan cerminan masalah-masalah mendasar dalam sistem dan mekanisme penanganan bencana di berbagai tahap (fase) dan level (tingkatan) sebelum dan sesudah masa tanggap darurat.

Prioritas Aksi 1 dalam kerangka kerja HFA:

Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan prioritas nasional dan lokal dengan basis kelembagaan yang kuat untuk melakukan implementasi/pelaksanaan kegiatan

Kenyataan di Lapangan:

• Dalam PP 38/2006, peraturan pembagian urusan pusat, provinsi dan kota Urusan kebencanaan masih masuk dalam wajib social
• Permendagri 26/2008 tentang pembentukan BPBD Terdapat kata “dapat” dibentuk di tingkat kota/ Kabupaten (bukan kata wajib)
• Permendagri 13/2006 Juncto 59/2007 , Permendagri tentang ABPD Program Penanggulangan Bencana tidak ada
• Otonomi Daerah : Kekuatan Kemendagri dalam era otonomi daerah
• Koordinasi multi stakeholder Koordinasi belum maksimal, apalagi ditingkat propinsi (antar BPBD dengan SKPD lain), tiap SKPD menjalankan programnya secara sendiri-sendiri
• Pola pikir dan pengetahuan : bencana hanya dipahami sebagai “tanggap darurat” oleh Pemerintah, wakil rakyat dan masyarakat, bahkan organ Negara tertinggi seperti DPR MPR tidak memahami bahwa sudah ada UU PB Nr 24/2007
• Saat tidak terjadi bencana, BPBD bukan pengguna anggaran (tidak punya kewenangan anggaran); BPBD hanya memberikan rekomendasi program ke SKPD dengan birokrasi panjang; jika tidak masuk RPJMD maka  sulit terlaksana. BPBD menjadi pengguna anggaran hanya pada situasi bencana. Sementara cost akan  lebih efektif dengan usaha PRB yang dilakukan bukan pada situasi bencana.
• Pemda belum menganggarkan untuk PRB, yang ada dana tidak terduga, dan tidak digunakan untuk hal-hal terkait PRB; usulan dari desa yang melalui hasil musrenbangdes yang terencana dan bersepektif PRB tidak respon dari pemerintah Daerah

Rekomendasi Rencana Aksi 2011 untuk Prioritas Aksi 1

• Perlu adanya revisi PP 38/2006, peraturan pembagian urusan pusat, provinsi dan kota Urusan kebencanaan masih masuk dalam wajib social sehingga pembagian urusan kebencanaan di masing-masing tingkat dapat berdiri sendiri
• Wajib dibentuk  BPBD agar memiliki anggaran tersendiri
• Permendagri sebaiknya memberi slot untuk penanganan bencana dan paling tidak untuk anggaran PB disebutkan minimal 1% dari APBN, APBD
• Otonomi daerah : diperlukan peraturan yang lebih berpihak pada PRB bahkan dalam bentuk surat edaran sekalipun.
•  Koordinasi : Paling tidak 1 tahun sekali  Koordinasi hingga tingkat terkecil,  Harus ada komitmen bersama
• Mindset : -sosialisasi terus-menerus contoh seperti program KB selama 30 th; Pendidikan PRB di sekolah, Masyarakat  Trauma healing  tuntas  women crisis centre Dasawisma siaga bencana dll
• Kebijakan disosialisasikan pada masyarakat (UU Transparansi), masyarakat mempunyai akses untuk kebijakan, misalnya dipasang Billboard, Papan penggunaan anggaran, dll. Masyarakat/ormas harus mampu mendorong pemerintah untuk memberikan informasi secara transparan
• Perlu ada amandemen UU No, 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
• BPBD harus bisa merangkul semua SKPD dalam menghadapi bencana.
  Memetakan ancaman, kerentanan dan kapasitas dan mengintegrasikan pada program-program SKPD, misalnya penghijauan Dinas Kehutanan.
  Pendanaan BPBD juga dianggarkan ke dalam APBN, bukan dari APBD.
• Masyarakat membantu memetakan resiko bencana di daerahnya sendiri, BPBD mengkajinya atau meneruskan langsung program-program PRB ke SKPD.
  Masyarakat membentuk dan melestarikan forum PRB yang lintas wilayah administrasi (misalnya forum PRB sungai Code, forum Sabuk Merapi)
• Program lintas SKPD yang mengarusutamakan program PRB berdasarkan rekomendasi BPBD.

Prioritas Aksi 2 dalam Kerangka Kerja HFA :

Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau Risiko dan meningkatkan peringatan dini

Kenyataan di Lapangan:

• Paska gempa Pariaman, Pemerintah Daerah sudah mendata lansia melalui puskesmas dan kader posyandu namun belum maksimal dalam mengelola bantuan yang ada
• Pemerintah melakukan pemetaan tanpa melibatkan masyarakat shg program tidak menjawab kebutuhan nyata di masyarakat, misal kalender musim sendiri.
  Adanya pergerakan data yang berubah-ubah sehingga menimbulkan asumsi2 tertentu pada saat bencana yang berbeda dengan data yang ada sebelum bencana, sehingga muncul istilah ’Data Harus Dikunci’
• Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemetaan ancaman, shg masyarakat secara lisan mengembangkan komunikasi tentang ancaman di daerah, misal petir di sekitar menara transmeter, karakter sungai, perubahan iklim, tanah bergerak, wabah ternak, dll
• sistim komunikasi yang tidak relevan pada saat terjadinya bencana. Penentuan status waktu kedaruratan – rehab/rekon
• Simulasi yang dilakukan tidak fokus pada bencana yang spesifik yang potensial terjadi di masyarakat, lebih membekali SKPD tentang bencana.
• Untuk erupsi Merapi, worst case scenario masih belum maksimal dikarenakan dasyatnya letusan yang tidak dapat diprediksi oleh peta bencana dan Contingency Plan yang sudah ada.  Contingency Plan juga harus melingkupi isu yang lebih banyak lagi, tidak hanya letusan Merapi tetapi juga Contingency Plan lahar dingin. Contingency plan yang ada juga belum tersosialisasi ke tingkat masyarakat yang paling bawah. 

Rekomendasi Rencana Aksi 2011

• Pemerintah sesuai dengan UUPB Nr 24/th 2007 Untuk membuat program PRB dengan mengikut sertakan masyarakat secara aktif.
• Masyarakat membentuk lembaga kontrol untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan
• Memanfaatkan unit pemerintah pada tingkat local (Kaur Kesra) untuk mengumpulkan data-data.
• Data harus dapat dicrosscek dari semua instansi yang terkait dengan PRB, sehingga sebelum bencana, saat bencana dan setelah bencana data tidak bergerak lagi sebagai alat kontrol untuk mengantisipasi mark up dan spekulasi/manipulasi data.
• Harus ada standar administrasi yang baku untuk pendataan yang mudah untuk diakses.
• Ada media center dari tingkat pusat sampai daerah
• Pemerintah menganggarkan pengadaan alat kominikasi seperti HT yang diperuntukan kepada kelompok masyarakat. Yang sudah mempunyai legalitas.
  Memberikan tanggung jawab penuh pada Forum PRB yang dibentuk lintas wilayah administrasi untuk merekam kearifan local tentang bencana dan berhak difasilitasi untuk memperoleh informasi dari BPBD maupun BNPB
• Contingency Plan juga harus melingkupi isu yang lebih banyak lagi, tidak hanya letusan Merapi tetapi juga Contingency Plan lahar dingin. Contingency plan harus disosialisasikan ke tingkat masyarakat yang paling bawah. 

Prioritas Aksi 3 dalam Kerangka Kerja HFA

Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keamanan dan ketahanan di semua tingkatan.

Kenyataan di Lapangan

• Tidak ada informasi kepada masyarakat secara mendetail tentang perubahan iklim yang ada
• Ada data kerawanan, tetapi tidak disosialisasikan dengan baik kepada ormas dan masyarakat
• Pelatihan pencegahan bencana hanya untuk  SKPD terkait (sosial, kesbanglinmas, PU, BPBD), belum pada masyarakat sipil
• Sudah ada kebijakan mendiknas untuk memasukan PRB dalam pembelajaran, tetapi pelatihan mengintegrasikan PRB bagi guru msih kurang
• Tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang bencana, sehingga pada waktu pelaksanaan musrenbangdes tidak mengandung pengarus utamaan PRB.

Rekomendasi Rencana Aksi 2011

• Pemerintah seharusnya membangun sebuah pusat studi masyarakat berbasis pengetahuan local dengan istilah-istilah yang mudah dipahami rakyat dan didukung baseline data yang terpercaya.
• Memuat isu PRB ke dalam kurikulum sekolah sejak dini.
• Konsisten dengan building code yang sudah terintegrasi dalam peraturan pemerintah tentang IMB dll
• pelatihan mengintegrasikan PRB bagi guru ditingkatkan.
• BPBD melaksanakan sosialisasi PRB ditingkat masyarakat bawah.

Prioritas Aksi 4 dalam Kerangka Kerja HFA

Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana untuk respons yang efektif
di semua tingkat

Kenyataan di lapangan:

• Pemerintah belum memiliki konsep yang menjawab kebutuhan korban bencana
• Di Aceh barat, ada rencana kontinjensi (tanggap darurat) yang disusun secara bersama-sama; pada kenyataannya ketika terjadi bencana, rencana tersebut tidak dipakai hingga masyarakat terisolir 3 hari.
• Informasi kebijakan yang tersumbat tetapi juga tidak konsisten: sudah ada anggaran tapi cuma sepotong-potong
• Stakeholder pemerintah yang kurang konsisten dalam menyelesaikan persoalan bencana.
• Politisasi bencana oleh parpol dan ormas
• Pemerintah disibukan dengan persoalan-persoalan administrasi korban: KTP, RAB tanpa melihat substansi yang lebih dalam
• Belum ada pemetaan tentang kebutuhan daerah terisolir yang rawan bencana.sehingga pada saat terjadi bencana tidak segera direspon dengan alasan medan yang sulit.
• Kurang koordinasi antara aparat dan masyarakat dalam melakukan evakuasi sehingga keluarga terpisah ditempat berbeda
• Pemerintah mengumumkan agar masyarakat yang tinggal di radius 20 km dari Gunung Merapi harus mengungsi. Pada kenyataannya hanya kurang lebih 402 jiwa yang benar-benar perlu diungsikan, karena sebenarnya ada daerah-daerah yang cukup aman di radius 20 KM, sehingga tidak perlu semua untuk diungsikan.
• Pemerintah masih lemah dalam memantau pengungsian mandiri, sehingga ada beberapa kebutuhan dasar yang belum disasar.
• Kurangnya koordinasi pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam fase evakuasi, pengungsian dan paska bencana.
• Dari pengalaman Merapi ini, refleksi yang dapat ditangkap adalah untuk bangsa ini, kita mempunyai solidaritas yang sangat tinggi terlihat dari banyak relawan yang bergabung. Terdapat dua jenis solidaritas, yaitu solidaritas mekanis di mana relawan banyak yang berdatangan untuk menolong, dan solidaritas organis di mana mereka memiliki isu yang sama mengenai bagaimana penanganan Merapi. Hal ini menimbulkan persamaan persepsi untuk menangani isu besar tersebut. Hal ini jugalah yang digugah oleh media massa, bahkan penggalangan dana dari pemerintah kalah cepat dengan penggalangan dana dari televisi. Dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia masih bisa digugah hatinya. Bukan hanya pengungsi yang mendapat bantuan dari donor, tetapi juga para relawan.

Rekomendasi Rencana Aksi 2011

• Sebaiknya pemerintah mengakomodir ormas/perkumpulan2 masyarakat dari berbagai elemen untuk sebuah penyelesaian bencana, tidak hanya formalitas saja
• Masyarakat perlu menyampaikan kepada pemerintah bahwa kebijakan yang sudah dibuat tidak dilaksanakan.
• Seharusnya masyarakat menjadi pemeran utama dalam penanganan bencana dan pemerintah sbg fasilitator proses saja
• Sebaiknya pemerintah cepat tanggap dalam mendistribusikan bantuan
• pemetaan kebutuhan daerah terisolir harus jelas dan mendeteil.
• Pemerintah harus memfasilitasi kearifan lokal dalam usaha-usaha pengelolaan bencana
• menentukan baris atau batas-batas daerah rawan bencana yang dilalui oleh ancaman awan panas, lahar dingin, debu dan pasir agar evakuasi juga lebih efisien.
• Pemerintah harus memantau pengungsian mandiri yang ada. Pengelola pengungsian mandiri hendaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah.
• Sebelum mengevakuasi warga, ternak harus di ungsikan terlebih dahulu setelah ada status siaga.
• Pemerintah harus memberikan pelatihan kesiapsiagaan dan tanggap darurat kepada unsur pemerintahan yang terkecil, dimana pemerintahan desa merupakan barometer efektifitas penanggulangan bencana. Koordinasi disetiap fase juga harus ditingkatkan.
• Adanya transparansi dan akuntabilitas bantuan kemanusiaan, khususnya bantuan dalam jumlah besar.

Prioritas Aksi 5 dalam Kerangka Kerja HFAMengurangi faktor risiko yang mendasar

Kenyataan di lapangan

• Rendahnya kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan potensi local
• Pemerintah belum optimal memfasilitasi pengelolaan sumber daya lokal, seperti: ubi, jagung di Sumba
• Dalam musrenbang dusun/desa, draft perencanaan biasanya sudah dibuat oleh perangkat desa dimana sebagian besar alokasi pendanaaan hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur, belum menyentuh integrasi perspektif PRB

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/11/27/102861/Bentuk-Tim-S...

27 November 2011 | 17:49 wib

Berita Aktual » Daerah

Bentuk Tim Siaga Bencana di Tiap Dusun

SIAGA BENCANA: GP Ansor, YEU dan BPBD Kabupaten Magelang membentuk tim siaga bencana di sekitar bantaran Kali Putih, Minggu (27/11). (SM CyberNews/MH Habib Shaleh)

MAGELANG, suaramerdeka.com – Mengantisipasi kemungkinan banjir lahar dingin kembali menerjang perkampungan penduduk, dibentuklah tim siaga bencana di tiap dusun, sekitar bantaran Kali Putih. Pembentukan tim ini diharap bisa meminimalisir dampak bencana.

Ketua GP Ansor Kabupaten Magelang Chabibullah mengatakan, GP Ansor dan YEU (Yakkum Emergency Unit) tengah menyusun rencana kontijensi penanggulangan bencana banjir lahar. Tim ini dibentuk di semua dusun yang ada di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam. Alasannya, Desa Jumoyo terletak di sekitar bantaran Kali Putih yang sangat rawan menjadi korban terjangan lahar dingin. Beberapa dusun yang rentan terkena bencana banjir lahar diantaranya adalah Dusun Karang Gawang, Kemburan, Dowakan dan Kadirogo.

"Kami ingin melakukan langkah antisipasi guna meminimalisir korban jiwa," kata Chabibullah di sela-sela acara Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Banjir Lahar Gunung Merapi di komplek huntara Desa Jumoyo, hari ini (27/11).

Tim siaga bencana mempunyai tugas untuk mengidentifikasi semua potensi yang mungkin akan terjadi. Tim ini akan mendata dan mengkaji titik-titik rentan bencana, jumlah dan prioritas warga yang harus diungsikan, jalur evakuasi hingga penyediaan logistik.

Tim siaga bencana ini rencananya juga akan dibentuk di Dusun Gatakan, Dusun Ngresap, Desa Gulon, Kecamatan Salam dan Dusun Jamblangan Kulon, Desa Bringin. Menurut Chabibullah di dusun yang aman dari ancaman banjir lahar juga dibentuk tim siaga bencana. Pasalnya, jika lahar terjadi dusun-dusun itu nantinya akan menampung para pengungsi sebelum diungsikan ke Huntara atau tempat lain. (SUARA MERDEKA, 27 November 2011)

(Catatan pengorganisasian penyintas erupsi Merapi dan banjir lahar dingin di Dusun Ngemplak, Desa Ngrajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dalam upaya merehabilitasi hidup mereka paska bencana - oleh Susilastuti* November 2011)

Timbunan pasir memenuhi hampir sepanjang mata memandang. Pasir-pasir itu memadati jalanan menuju Dusun Ngemplak, Desa Ngrajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pun rumah-rumah penduduk tertimbun pasir setinggi hampir 1 meter hingga tidak lagi bisa ditempati untuk sementara waktu. Sungai Pabelan yang berhulu di Gunung Merapi itu tidak mampu lagi membendung deras arus banjir lahar dingin yang terjadi pada Januari 2011 lalu, alhasil 1 buah mushola rusak dan 64 rumah tertimbun pasir.

Kehilangan sawah yang selama ini menjadi andalan mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga merupakan dampak lain dari banjir lahar dingin tersebut. Kolam lele yang selama ini menghasilkan bibit-bibit lele terbaik yang terkenal seantero Jawa Tengah sudah tidak bisa lagi memberi konstribusi pada sektor penghidupan. Belum lagi akses antar desa yang terhambat oleh putusnya jembatan penghubung antara Desa Ngrajek dan Desa Menayu. Permasalahan-permasalahan itulah yang mereka hadapi paska lahar dingin.

Peristiwa banjir lahar ini bukanlah peristiwa pertama yang dialami oleh warga Dusun Ngemplak. Tahun 1955, banjir lahar dingin atau yang biasa mereka sebut dengan istilah ladu juga pernah melanda dusun ini, tetapi tidak membawa dampak kerugian seperti yang terjadi pada Januari 2011 lalu. Mereka yang rumahnya rusak dan tertimbun pasir, tinggal selama 6 bulan di tenda yang dipusatkan di tanah lapang yang terletak di dusun sebelah dengan dilengkapi dengan sarana 4 buah MCK umum untuk memenuhi kebutuhan mandi dan buang air.

Tinggal di tenda, kehilangan sumber penghidupan sebagai petani dan peternak ikan, kehilangan akses jembatan penghubung antar desa membawa permasalahan yang semakin komplesk bagi Siwi , ibu rumah tangga yang berusia 38 tahun itu. Belum genap satu tahun ia kehilangan suami tercinta, tetapi penderitaannya digenapkan dengan rusaknya rumah, mobil angkutan yang biasa disewakan untuk mengangkut hasil panen lele bagi warga di sekitar ia tinggal, dan beberapa aset berharga lainnya. Belum lagi kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

YEU (YAKKUM Emergency Unit) lembaga tempatku bekerja, yang merupakan unit emergency/tanggap darurat YAKKUM (Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum) dalam melakukan respon emergency atau tanggap darurat dengan memberikan bantuan non makanan kepada masyarakat Dusun Ngemplak yang tinggal di pengungsian tepat seminggu setelah banjir lahar. Kala itu kami bekerjasama dengan Gerakan Pemuda Ansor melakukan distribusi air, obat, pakaian, alat mandi dan selimut. Mandat lembaga kami yang fokus pada isu kesehatan dan pengelolaan bencana membuat kami masuk lagi ke Dusun Ngemplak pada bulan April 2011 untuk melakukan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana. Akan tetapi, untuk bisa masuk lagi ke Dusun Ngemplak bukanlah hal yang mudah. Bukan permasalahan lembaga kami yang berbasis Kristen dan mayoritas masyarakat sebagai Muslim, namun lebih kepada sulitnya membangun kepercayaan masyarakat kepada lembaga kami. Hal itu disebabkan karena wujud bantuan yang kami tawarkan adalah peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pelatihan dan penyadaran terutama dalam kesiap-siagaan bencana bukan bantuan fisik seperti yang selama ini mereka terima dari lembaga lain.

Terbiasa mendapatkan bantuan langsung seperti beras, kasur, mi instant, dan barang-barang lainnya membuat pikiran mayoritas warga Dusun Ngemplak terpola dengan bantuan-bantuan instant dan tidak terbiasa dengan bantuan-bantuan yang menyentuh ranah keilmuan. Pertemuan atau rembug dusun jarang dihadiri oleh kaum lelaki karena mereka fokus pada penggalian dan penjualan pasir sebagai  media penghasil uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Sedangkan rembug/musyawarah dusun menjadi prioritas nomor sekian dari deretan prioritas lainnya.

“Susah Mbak membangun partisipasi dan kesadaran warga disini jika tidak ada embel-embel atau uang sebagai pengganti partisipasi yang sudah diberikan. Mengurus pasir kan memang lebih menjanjikan dan menghasilkan banyak duit bagi warga disini dibanding dengan mengikuti pertemuan atau pelatihan,” tutur Siwi membuka perjumpaan kami di suatu sore ketika aku mengunjungi rumahnya untuk melihat perkembangan Kelompok Tani Obtra Mandiri. Siwi merupakan ketua kelompok yang fokus pada budidaya tanaman obat dan pembuatan obat tradisional.

Kelompok Tani Obtra Mandiri di Dusun Ngemplak berdiri pada awal Juli 2011 karena semangat ibu-ibu yang pernah dilatih tentang pemanfaatan tanaman obat tradisional dan terapi ketuk, yaitu terapi yang menggunakan media jari tangan untuk diketukkan di bagian-bagian tubuh mulai dari kepala hingga ke perut. Mereka melebur dalam kelompok untuk melakukan produksi obat-obatan tradisional bersama-sama, dan menjualnya dari mulut ke mulut di wilayah Dusun Ngemplak maupun di dusun-dusun sekitar. Mudah bagi mereka untuk mendapatkan bahan baku obat-obatan di dusun mereka karena bahan-bahan itu tersedia di sekitar mereka tinggal. Meskipun untuk bahan baku jahe instant mereka memang membelinya di pasar tradisional.

“Apalagi sekarang sering hujan Mbak, jadi masyarakat lebih tidak tenang lagi kalau mereka meninggalkan rumah berlama-lama karena khawatir jika banjir itu datang lagi,” lanjutnya kemudian.

Jelas tergambar dalam ingatanku ketika pertama kali lembaga kami melakukan sosialisasi program di hadapan lebih dari 40 orang perwakilan masyarakat Dusun Ngemplak. Sebelum akhirnya datang hujan deras yang tidak hanya menghanyutkan sepatu cantikku, tetapi juga mengusir pulang hampir 90% peserta yang hadir waktu itu, hingga menyisakan 5 orang saja  bersama si pemilik rumah. Kekhawatiran masih dirasakan ketika turun hujan, karenanya mereka harus bergegas pulang dan berdiam di tenda bersama anggota keluarga lainnya.

Dari 40 lebih peserta yang hadir pada pertemuan tersebut, hanya ada 5 orang laki-laki. Mereka inilah para perangkat dusun, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sedangkan sisanya adalah ibu-ibu yang usianya beragam, mulai dari ibu muda berusia 20 tahunan, hingga ibu yang berusia hampir 80 tahun. Sayangnya, laki-laki yang hadir tidak mengikuti pertemuan sampai selesai, hingga ketika kami menanyakan tentang kemungkinan lembaga kami bisa masuk dan mendampingi dusun ini tidak juga mendapatkan jawaban.

“Kami harus menanyakan kepada bapak-bapak dulu, dan suami kami di rumah, apakah lembaga Mbak bisa mendampingi dusun kami,” ucap salah satu ibu yang hadir. “Tapi sebaiknya ada pertemuan seperti ini lagi khusus untuk bapak-bapak supaya bisa diambil keputusan,” imbuhnya.

Di Dusun Ngemplak, kehadiran laki-laki dalam pertemuan maupun rembug (musyawarah) dusun merupakan hal yang penting, karena kaum laki-laki inilah yang punya peran utama dalam mengambil keputusan. Laki-laki diakui sebagai pihak yang banyak berada di wilayah publik, maka setiap keputusan penting yang menyangkut dusun harus diputuskan melalui pelibatan mereka.

***

“Oalah… akar ini bisa dipakai untuk obat to? Padahal selama ini cuma dibuang. Untung saja pak Guru ngasih ilmu ke kami jadi kami bisa tahu dan memanfaatkannya…” ucap bu Kunia, kader kesehatan yang berusia 49 tahun itu dengan lantang. Pak Guru adalah sebutan untuk pak Siswo yang sudah memberikan pengetahuan tentang pembuatan obat tradisional dan terapi ketuk.

“Iya Mbak, banyak sekali akar teki (sejenis rumput) ini tumbuh di sawah-sawah, dan daun-daunan yang ditunjukkan oleh pak Siswo kemarin juga banyak sekali ada di dusun ini. Karena kami tidak tahu makanya tidak pernah dimanfaatkan…” sambung bu Gendhuk, yang juga kader kesehatan dusun Ngemplak. Pak Siswo adalah pelatih pembuatan obat tradisional dan terapi ketuk yang sengaja dipanggil oleh lembaga kami untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat Dusun Ngemplak dalam budidaya obat. Kegiatan itu dilakukan untuk memberikan aktivitas yang bermakna bagi mereka yang disebut sebagai penyintas bencana.

Dialog-dialog itu singgah di telinga ketika aku mengunjungi Kelompok Tani Obtra Mandiri yang sedang menyiapkan produksi VCO (virgin coconut oil), minuman jahe instant, salep kulit, masker wajah, tetes mata, param kocok dan minyak gosok. Mereka melakukan produksi yang cukup banyak sore itu sebagai persiapan untuk melakukan pameran pada acara peresmian sebuah gedung TPA (Taman Pendidikan Al-qur’an) yang merupakan bantuan dari walikota Jakarta Selatan.

Memamerkan hasil karya kelompok dalam acara peresmian TPA yang rencananya akan dihadiri oleh jajaran orang-orang penting di pemerintah kabupaten Magelang menurut mereka adalah strategi pemasaran yang efektif. “Kan bagus Mbak kalau pejabat-pejabat itu datang dan melihat produk kami, lalu membeli, dan mereka bisa ikut mempromosikan ke orang lain juga…” ucap bu Siwi, ketua Kelompok Obtra Mandiri mengemukakan alasan tentang kegiatan pameran yang mereka lakukan secara mandiri tersebut.

Bu Kunia, bu Gendhuk, bu Siwi  serta 8 perempuan lainnya nampak larut dalam kesibukan penyiapan produk-produk obat tradisional yang akan mereka pamerkan. Dua orang ibu terlihat sedang tekun mengaduk wajan berisi adonan jahe instant yang masih cair, dua orang lagi tengah antri di depan moncong ceret air yang sedang mendidih sambil membenahi plastik segel. Ujung/moncong ceret mendidih itu akan membantu melengketkan segel di botol-botol obat tetes mata yang ada di tangan mereka.

Di sudut beranda rumah bu Siwi yang dijadikan sebagai posko Kelompok Tani Obtra Mandiri tersebut ada 2 kumpulan ibu yang duduk mengelilingi panci berisi cairan tetes mata dan di bagian lain ada panci berisi cairan param kocok dan minyak gosok. Beberapa ibu lainnya sibuk dengan pengepakan salep kulit dan masker wajah. Ibu-ibu tersebut melakukannya dengan tekun dan senang hati. Sesekali deretan gigi mereka tampak disertai dengan suara tertawa lepas.

Kelompok Tani Obtra Mandiri tidak hanya menjadi kelompok untuk memproduksi obat tradisional, tetapi bisa juga menjadi ajang curhat dan tempat untuk saling memberikan penguatan bagi anggotanya. Kisah warga yang rumahnya rusak, lahannya hilang dan tertimbun pasir, kolam ikan yang tidak lagi tampak, sekilas tidak terbaca dalam rentetan aktivitas yang sedang mereka tekuni sekarang. Semua tampak normal dan sangat biasa. Mereka terlihat sebagai sosok-sosok perempuan dusun yang sedang menekuni hobi baru untuk mempromosikan manfaat tanaman obat untuk membantu pengobatan. Sejenak, deretan tenda di lapangan Nglaseman mereka lupakan.

Lembaga kami berhasil masuk ke Dusun Ngemplak melalui media pelatihan obat tradisional dan terapi ketuk. Banyak tanaman obat yang bisa ditemui di dusun Ngemplak namun hanya tanaman mahkota dewa yang dimanfaatkan dan dijadikan barang jualan hingga ke Surabaya. Akan tetapi, tanaman lain yang juga memiliki banyak manfaat justru diabaikan, seperti rumput teki, dan akar sidagori misalnya.

***

“Dulu saya itu orang yang jarang bergaul dengan tetangga Mbak, karena saya dan suami sangat sibuk dengan bisnis kecil kami. Sebelumnya saya tidak terlalu dekat dengan ibu-ibu yang menjadi anggota kelompok ini. Tetapi saat ini apa yang saya sarankan kepada mereka selalu didengar. Saya mudah menggerakkan mereka,” tutur bu Siwi sambil ia merapikan produk-produk obat tradisional yang dipajang di atas rak kayu karya bu Gendhuk.

“Kira-kira sebulan yang lalu kami bertiga menggerakkan ibu-ibu anggota kelompok untuk membersihkan lahan. Kami menarik air melalui selang air dari rumah ini untuk mengairi lahan demplot/lahan contoh untuk penanaman tanaman obat. Ibu-ibu juga penuh semangat mencangkul tanah dan membuang pasir yang masih ada di lahan itu,” kenang bu Siwi.

“Mbak, lihat rak kayu kami ini, kan?” bu Siwi menoleh ke arahku.“ Percaya tidak kalau ini bu Gendhuk yang bikin?” ucap bu Siwi sambil tertawa keras-keras. Bu Kunia mengangguk-angguk membenarkan pernyataan bu Siwi. Sayangnya, tokoh yang dimaksud tidak berada bersama kami. Biasanya ketika kami berkunjung ke Kelompok Tani Obtra Mandiri, 3 wanita yang biasa kami juluki sebagai Trio Kwek-kwek itu akan selalu ada di posko, tetapi kali ini tidak. Bu Gendhuk sedang melaksanakan tugasnya, membeli rosok dari dusun-dusun sebelah untuk dijual ke juragan rosok. Begitulah cara bu Gendhuk, wanita berumur 40 tahunan itu menghidupi anak-anaknya paska ditinggal kawin lagi oleh suaminya.                                                                                                                                                                                                                                                    & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                                               & nbsp;                                                                            

“Iya lho Mbak, dik Siwi dan dik Gendhuk itu yang beli papan cor ke toko bangunan. Lalu dik Gendhuk yang mengendarai motor dan dik Siwi yang memegangi papan-papan cor itu di belakang yang sesekali harus bertahan dengan hempasan angin. Seru dan lucu wis Mbak! Kami sangat semangat untuk mengembangkan kelompok obtra ini” ujar bu Kunia penuh semangat. Di antara mereka bertiga bu Kunia lah wanita yang paling tua. Usianya hampir separuh abad.

Semangat mereka yang selalu berada di depan dan berperan sebagai motivator bagi anggota kelompok lain itu menawarkan strategi kemudahan untuk melakukan pengorganisiran masyarakat dusun Ngemplak. Bahkan Pak Kadus menjadikan mereka sebagai mandor dalam kegiatan padat karya pada proyek pembersihan saluran irigasi yang didanai PNPM Mandiri dengan nominal 100 juta. Tidak hanya itu, setiap kegiatan-kegiatan besar di dusun, mereka inilah yang menjadi tokoh kunci yang bisa menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

“Kami sangat yakin obat tradisional ini bisa berkembang Mbak. Kemarin kami sudah membagikan pendapatan dari hasil penjualan obat tradisional ini kepada seluruh anggota. Penjualan melalui mulut ke mulut dan melalui pameran sudah cukup baik. Memang sih, hasilnya belum seberapa. Tetapi kami sudah bisa mengganti biaya modal yang dulunya kami pinjam dari Pak Kadus senilai Rp. 1.000.000, dan sudah bisa membagikan hasil penjualan kepada anggota meskipun tidak seberapa. Akan tetapi kalau serius pasti hasil penjualannya lebih baik.” bu Kunia memberikan komentar. “Tetapi proses pengurusan ijin IKOT (Industri Kecil Obat Tradisional) harus segera dimulai Mbak, untuk membantu memperluas pasar.” imbuhnya.

“Iya e, kemarin pas kami melakukan pameran, ada pembeli yang berkomentar tentang belum adanya ijin terhadap produk kami ini. Wah tapi ya bagaimana, wong lagi dirintis kok. Ijin bisa sambil lalu kan Mbak, yang penting kami terus berproduksi.” tutur bu Siwi penuh semangat.

Kiprah Trio Kwek-kwek, yaitu bu Siwi, bu Gendhuk dan bu Kunia yang merupakan pelaku utama dari Kelompok Tani Obtra Mandiri itu menjadi sumber semangat bagi warga disekitar mereka tinggal. Mereka melakukan kerja-kerja pengorganisiran tanpa lelah demi perbaikan kondisi masyarakat di sekitar mereka paska bencana dan perbaikan tersebut tidak hanya bagi anggota kelompok mereka. Trio Kwek kwek yakin bahwa dengan kerja keras tidak hanya Kelompok Tani Obtra Mandiri yang bisa berkembang tetapi juga kehidupan masyarakat Ngemplak itu sendiri. Tentu dengan usaha, kekompakan dan kerja sama di antara mereka. Tidak ada yang tidak mudah namun juga tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka.

***

*) Susilastuti yang lebih dikenal dengan sebutan Susi lahir di Bantul, 27 Maret 1982 silam. Susi merupakan lulusan fakultas psikologi Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta atau yang saat ini berganti nama menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Staff YAKKUM Emergency Unit (YEU) ini sekarang tengah bertugas untuk melakukan pendampingan bagi masyarakat terdampak erupsi Merapi baik di Kabupaten Sleman Yogyakarta maupun di Kabupaten Magelang Jawa Tengah khususnya untuk kesiap-siagaan dan pengarusutamaan psikososial. Sebelumnya ia pernah bertugas di Aceh Barat, Padang, Pulau Nias dan berada sebentar di pengungsian korban Lumpur Lapindo, Porong Sidoarjo.

Sebelum bergabung dengan YEU  pada 2006 lalu, ia pernah aktif di beberapa organisasi. Menjadi relawan pada Rumah Singgah Anak Mandiri yang fokus pada pendampingan anak jalanan, relawan Transparency International Indonesia (TII) untuk pemantau dana kampanye, dan bergabung dengan GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkotika) Yogyakarta adalah pengalaman yang dimilikinya. Saat duduk di bangku kelas 2 SMA, ia pernah menjadi juara I dalam lomba penulisan essay untuk kategori umum yang diselenggarakan oleh Jamasba (Jamaah Masjid Bantul) Ramadhani. Tiga buah tulisannya diterbitkan dalam buku bertajuk “Pembelajaran dari Nias” yang diterbitkan oleh YEU pada pertengahan tahun 2011 ini. Susi dapat dihubungi melalui email susiparis@yahoo.com.

Catatan pengorganisasian penyintas erupsi Merapi dan banjir lahar dingin di Dusun Ngemplak, Desa Ngrajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dalam upaya merehabilitasi kehidupan mereka paska bencana

(Oleh :  Susilastuti/ November 2011)

Timbunan pasir memenuhi hampir sepanjang mata memandang. Pasir-pasir itu memadati jalanan menuju Dusun Ngemplak, Desa Ngrajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pun rumah-rumah penduduk tertimbun pasir setinggi hampir 1 meter hingga tidak lagi bisa ditempati untuk sementara waktu. Sungai Pabelan yang berhulu di Gunung Merapi itu tidak mampu lagi membendung deras arus banjir lahar dingin yang terjadi pada Januari 2011 lalu, alhasil 1 buah mushola rusak dan 64 rumah tertimbun pasir.

Kehilangan sawah yang selama ini menjadi andalan mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga merupakan dampak lain dari banjir lahar dingin tersebut. Kolam lele yang selama ini menghasilkan bibit-bibit lele terbaik yang terkenal seantero Jawa Tengah sudah tidak bisa lagi memberi konstribusi pada sektor penghidupan. Belum lagi akses antar desa yang terhambat oleh putusnya jembatan penghubung antara Desa Ngrajek dan Desa Menayu. Permasalahan-permasalahan itulah yang mereka hadapi paska lahar dingin.

Peristiwa banjir lahar ini bukanlah peristiwa pertama yang dialami oleh warga Dusun Ngemplak. Tahun 1955, banjir lahar dingin atau yang biasa mereka sebut dengan istilah ladu juga pernah melanda dusun ini, tetapi tidak membawa dampak kerugian seperti yang terjadi pada Januari 2011 lalu. Mereka yang rumahnya rusak dan tertimbun pasir, tinggal selama 6 bulan di tenda yang dipusatkan di tanah lapang yang terletak di dusun sebelah dengan dilengkapi dengan sarana 4 buah MCK umum untuk memenuhi kebutuhan mandi dan buang air.

Tinggal di tenda, kehilangan sumber penghidupan sebagai petani dan peternak ikan, kehilangan akses jembatan penghubung antar desa membawa permasalahan yang semakin komplesk bagi Siwi , ibu rumah tangga yang berusia 38 tahun itu. Belum genap satu tahun ia kehilangan suami tercinta, tetapi penderitaannya digenapkan dengan rusaknya rumah, mobil angkutan yang biasa disewakan untuk mengangkut hasil panen lele bagi warga di sekitar ia tinggal, dan beberapa aset berharga lainnya. Belum lagi kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

YEU (YAKKUM Emergency Unit) lembaga tempatku bekerja, yang merupakan unit emergency/tanggap darurat YAKKUM (Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum) dalam melakukan respon emergency atau tanggap darurat dengan memberikan bantuan non makanan kepada masyarakat Dusun Ngemplak yang tinggal di pengungsian tepat seminggu setelah banjir lahar. Kala itu kami bekerjasama dengan Gerakan Pemuda Ansor melakukan distribusi air, obat, pakaian, alat mandi dan selimut. Mandat lembaga kami yang fokus pada isu kesehatan dan pengelolaan bencana membuat kami masuk lagi ke Dusun Ngemplak pada bulan April 2011 untuk melakukan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat dalam kesiap-siagaan bencana. Akan tetapi, untuk bisa masuk lagi ke Dusun Ngemplak bukanlah hal yang mudah. Bukan permasalahan lembaga kami yang berbasis Kristen dan mayoritas masyarakat sebagai Muslim, namun lebih kepada sulitnya membangun kepercayaan masyarakat kepada lembaga kami. Hal itu disebabkan karena wujud bantuan yang kami tawarkan adalah peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pelatihan dan penyadaran terutama dalam kesiap-siagaan bencana bukan bantuan fisik seperti yang selama ini mereka terima dari lembaga lain.

Terbiasa mendapatkan bantuan langsung seperti beras, kasur, mi instant, dan barang-barang lainnya membuat pikiran mayoritas warga Dusun Ngemplak terpola dengan bantuan-bantuan instant dan tidak terbiasa dengan bantuan-bantuan yang menyentuh ranah keilmuan. Pertemuan atau rembug dusun jarang dihadiri oleh kaum lelaki karena mereka fokus pada penggalian dan penjualan pasir sebagai  media penghasil uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Sedangkan rembug/musyawarah dusun menjadi prioritas nomor sekian dari deretan prioritas lainnya.

“Susah Mbak membangun partisipasi dan kesadaran warga disini jika tidak ada embel-embel atau uang sebagai pengganti partisipasi yang sudah diberikan. Mengurus pasir kan memang lebih menjanjikan dan menghasilkan banyak duit bagi warga disini dibanding dengan mengikuti pertemuan atau pelatihan,” tutur Siwi membuka perjumpaan kami di suatu sore ketika aku mengunjungi rumahnya untuk melihat perkembangan Kelompok Tani Obtra Mandiri. Siwi merupakan ketua kelompok yang fokus pada budidaya tanaman obat dan pembuatan obat tradisional.

Kelompok Tani Obtra Mandiri di Dusun Ngemplak berdiri pada awal Juli 2011 karena semangat ibu-ibu yang pernah dilatih tentang pemanfaatan tanaman obat tradisional dan terapi ketuk, yaitu terapi yang menggunakan media jari tangan untuk diketukkan di bagian-bagian tubuh mulai dari kepala hingga ke perut. Mereka melebur dalam kelompok untuk melakukan produksi obat-obatan tradisional bersama-sama, dan menjualnya dari mulut ke mulut di wilayah Dusun Ngemplak maupun di dusun-dusun sekitar. Mudah bagi mereka untuk mendapatkan bahan baku obat-obatan di dusun mereka karena bahan-bahan itu tersedia di sekitar mereka tinggal. Meskipun untuk bahan baku jahe instant mereka memang membelinya di pasar tradisional.

“Apalagi sekarang sering hujan Mbak, jadi masyarakat lebih tidak tenang lagi kalau mereka meninggalkan rumah berlama-lama karena khawatir jika banjir itu datang lagi,” lanjutnya kemudian.

Jelas tergambar dalam ingatanku ketika pertama kali lembaga kami melakukan sosialisasi program di hadapan lebih dari 40 orang perwakilan masyarakat Dusun Ngemplak. Sebelum akhirnya datang hujan deras yang tidak hanya menghanyutkan sepatu cantikku, tetapi juga mengusir pulang hampir 90% peserta yang hadir waktu itu, hingga menyisakan 5 orang saja  bersama si pemilik rumah. Kekhawatiran masih dirasakan ketika turun hujan, karenanya mereka harus bergegas pulang dan berdiam di tenda bersama anggota keluarga lainnya.

Dari 40 lebih peserta yang hadir pada pertemuan tersebut, hanya ada 5 orang laki-laki. Mereka inilah para perangkat dusun, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sedangkan sisanya adalah ibu-ibu yang usianya beragam, mulai dari ibu muda berusia 20 tahunan, hingga ibu yang berusia hampir 80 tahun. Sayangnya, laki-laki yang hadir tidak mengikuti pertemuan sampai selesai, hingga ketika kami menanyakan tentang kemungkinan lembaga kami bisa masuk dan mendampingi dusun ini tidak juga mendapatkan jawaban.

“Kami harus menanyakan kepada bapak-bapak dulu, dan suami kami di rumah, apakah lembaga Mbak bisa mendampingi dusun kami,” ucap salah satu ibu yang hadir. “Tapi sebaiknya ada pertemuan seperti ini lagi khusus untuk bapak-bapak supaya bisa diambil keputusan,” imbuhnya.

Di Dusun Ngemplak, kehadiran laki-laki dalam pertemuan maupun rembug (musyawarah) dusun merupakan hal yang penting, karena kaum laki-laki inilah yang punya peran utama dalam mengambil keputusan. Laki-laki diakui sebagai pihak yang banyak berada di wilayah publik, maka setiap keputusan penting yang menyangkut dusun harus diputuskan melalui pelibatan mereka.

***

“Oalah… akar ini bisa dipakai untuk obat to? Padahal selama ini cuma dibuang. Untung saja pak Guru ngasih ilmu ke kami jadi kami bisa tahu dan memanfaatkannya…” ucap bu Kunia, kader kesehatan yang berusia 49 tahun itu dengan lantang. Pak Guru adalah sebutan untuk pak Siswo yang sudah memberikan pengetahuan tentang pembuatan obat tradisional dan terapi ketuk.

“Iya Mbak, banyak sekali akar teki (sejenis rumput) ini tumbuh di sawah-sawah, dan daun-daunan yang ditunjukkan oleh pak Siswo kemarin juga banyak sekali ada di dusun ini. Karena kami tidak tahu makanya tidak pernah dimanfaatkan…” sambung bu Gendhuk, yang juga kader kesehatan dusun Ngemplak. Pak Siswo adalah pelatih pembuatan obat tradisional dan terapi ketuk yang sengaja dipanggil oleh lembaga kami untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat Dusun Ngemplak dalam budidaya obat. Kegiatan itu dilakukan untuk memberikan aktivitas yang bermakna bagi mereka yang disebut sebagai penyintas bencana.

Dialog-dialog itu singgah di telinga ketika aku mengunjungi Kelompok Tani Obtra Mandiri yang sedang menyiapkan produksi VCO (virgin coconut oil), minuman jahe instant, salep kulit, masker wajah, tetes mata, param kocok dan minyak gosok. Mereka melakukan produksi yang cukup banyak sore itu sebagai persiapan untuk melakukan pameran pada acara peresmian sebuah gedung TPA (Taman Pendidikan Al-qur’an) yang merupakan bantuan dari walikota Jakarta Selatan.

Memamerkan hasil karya kelompok dalam acara peresmian TPA yang rencananya akan dihadiri oleh jajaran orang-orang penting di pemerintah kabupaten Magelang menurut mereka adalah strategi pemasaran yang efektif. “Kan bagus Mbak kalau pejabat-pejabat itu datang dan melihat produk kami, lalu membeli, dan mereka bisa ikut mempromosikan ke orang lain juga…” ucap bu Siwi, ketua Kelompok Obtra Mandiri mengemukakan alasan tentang kegiatan pameran yang mereka lakukan secara mandiri tersebut.

Bu Kunia, bu Gendhuk, bu Siwi  serta 8 perempuan lainnya nampak larut dalam kesibukan penyiapan produk-produk obat tradisional yang akan mereka pamerkan. Dua orang ibu terlihat sedang tekun mengaduk wajan berisi adonan jahe instant yang masih cair, dua orang lagi tengah antri di depan moncong ceret air yang sedang mendidih sambil membenahi plastik segel. Ujung/moncong ceret mendidih itu akan membantu melengketkan segel di botol-botol obat tetes mata yang ada di tangan mereka.

Di sudut beranda rumah bu Siwi yang dijadikan sebagai posko Kelompok Tani Obtra Mandiri tersebut ada 2 kumpulan ibu yang duduk mengelilingi panci berisi cairan tetes mata dan di bagian lain ada panci berisi cairan param kocok dan minyak gosok. Beberapa ibu lainnya sibuk dengan pengepakan salep kulit dan masker wajah. Ibu-ibu tersebut melakukannya dengan tekun dan senang hati. Sesekali deretan gigi mereka tampak disertai dengan suara tertawa lepas.

Kelompok Tani Obtra Mandiri tidak hanya menjadi kelompok untuk memproduksi obat tradisional, tetapi bisa juga menjadi ajang curhat dan tempat untuk saling memberikan penguatan bagi anggotanya. Kisah warga yang rumahnya rusak, lahannya hilang dan tertimbun pasir, kolam ikan yang tidak lagi tampak, sekilas tidak terbaca dalam rentetan aktivitas yang sedang mereka tekuni sekarang. Semua tampak normal dan sangat biasa. Mereka terlihat sebagai sosok-sosok perempuan dusun yang sedang menekuni hobi baru untuk mempromosikan manfaat tanaman obat untuk membantu pengobatan. Sejenak, deretan tenda di lapangan Nglaseman mereka lupakan.

Lembaga kami berhasil masuk ke Dusun Ngemplak melalui media pelatihan obat tradisional dan terapi ketuk. Banyak tanaman obat yang bisa ditemui di dusun Ngemplak namun hanya tanaman mahkota dewa yang dimanfaatkan dan dijadikan barang jualan hingga ke Surabaya. Akan tetapi, tanaman lain yang juga memiliki banyak manfaat justru diabaikan, seperti rumput teki, dan akar sidagori misalnya.

***

“Dulu saya itu orang yang jarang bergaul dengan tetangga Mbak, karena saya dan suami sangat sibuk dengan bisnis kecil kami. Sebelumnya saya tidak terlalu dekat dengan ibu-ibu yang menjadi anggota kelompok ini. Tetapi saat ini apa yang saya sarankan kepada mereka selalu didengar. Saya mudah menggerakkan mereka,” tutur bu Siwi sambil ia merapikan produk-produk obat tradisional yang dipajang di atas rak kayu karya bu Gendhuk.

“Kira-kira sebulan yang lalu kami bertiga menggerakkan ibu-ibu anggota kelompok untuk membersihkan lahan. Kami menarik air melalui selang air dari rumah ini untuk mengairi lahan demplot/lahan contoh untuk penanaman tanaman obat. Ibu-ibu juga penuh semangat mencangkul tanah dan membuang pasir yang masih ada di lahan itu,” kenang bu Siwi.

“Mbak, lihat rak kayu kami ini, kan?” bu Siwi menoleh ke arahku.“ Percaya tidak kalau ini bu Gendhuk yang bikin?” ucap bu Siwi sambil tertawa keras-keras. Bu Kunia mengangguk-angguk membenarkan pernyataan bu Siwi. Sayangnya, tokoh yang dimaksud tidak berada bersama kami. Biasanya ketika kami berkunjung ke Kelompok Tani Obtra Mandiri, 3 wanita yang biasa kami juluki sebagai Trio Kwek-kwek itu akan selalu ada di posko, tetapi kali ini tidak. Bu Gendhuk sedang melaksanakan tugasnya, membeli rosok dari dusun-dusun sebelah untuk dijual ke juragan rosok. Begitulah cara bu Gendhuk, wanita berumur 40 tahunan itu menghidupi anak-anaknya paska ditinggal kawin lagi oleh suaminya.                                                                                                                                                                 & nbsp;                                                                                                                                                                                                                                & nbsp;                                                                                                                                                                                              

“Iya lho Mbak, dik Siwi dan dik Gendhuk itu yang beli papan cor ke toko bangunan. Lalu dik Gendhuk yang mengendarai motor dan dik Siwi yang memegangi papan-papan cor itu di belakang yang sesekali harus bertahan dengan hempasan angin. Seru dan lucu wis Mbak! Kami sangat semangat untuk mengembangkan kelompok obtra ini” ujar bu Kunia penuh semangat. Di antara mereka bertiga bu Kunia lah wanita yang paling tua. Usianya hampir separuh abad.

Semangat mereka yang selalu berada di depan dan berperan sebagai motivator bagi anggota kelompok lain itu menawarkan strategi kemudahan untuk melakukan pengorganisiran masyarakat dusun Ngemplak. Bahkan Pak Kadus menjadikan mereka sebagai mandor dalam kegiatan padat karya pada proyek pembersihan saluran irigasi yang didanai PNPM Mandiri dengan nominal 100 juta. Tidak hanya itu, setiap kegiatan-kegiatan besar di dusun, mereka inilah yang menjadi tokoh kunci yang bisa menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

“Kami sangat yakin obat tradisional ini bisa berkembang Mbak. Kemarin kami sudah membagikan pendapatan dari hasil penjualan obat tradisional ini kepada seluruh anggota. Penjualan melalui mulut ke mulut dan melalui pameran sudah cukup baik. Memang sih, hasilnya belum seberapa. Tetapi kami sudah bisa mengganti biaya modal yang dulunya kami pinjam dari Pak Kadus senilai Rp. 1.000.000, dan sudah bisa membagikan hasil penjualan kepada anggota meskipun tidak seberapa. Akan tetapi kalau serius pasti hasil penjualannya lebih baik.” bu Kunia memberikan komentar. “Tetapi proses pengurusan ijin IKOT (Industri Kecil Obat Tradisional) harus segera dimulai Mbak, untuk membantu memperluas pasar.” imbuhnya.

“Iya e, kemarin pas kami melakukan pameran, ada pembeli yang berkomentar tentang belum adanya ijin terhadap produk kami ini. Wah tapi ya bagaimana, wong lagi dirintis kok. Ijin bisa sambil lalu kan Mbak, yang penting kami terus berproduksi.” tutur bu Siwi penuh semangat.

Kiprah Trio Kwek-kwek, yaitu bu Siwi, bu Gendhuk dan bu Kunia yang merupakan pelaku utama dari Kelompok Tani Obtra Mandiri itu menjadi sumber semangat bagi warga disekitar mereka tinggal. Mereka melakukan kerja-kerja pengorganisiran tanpa lelah demi perbaikan kondisi masyarakat di sekitar mereka paska bencana dan perbaikan tersebut tidak hanya bagi anggota kelompok mereka. Trio Kwek kwek yakin bahwa dengan kerja keras tidak hanya Kelompok Tani Obtra Mandiri yang bisa berkembang tetapi juga kehidupan masyarakat Ngemplak itu sendiri. Tentu dengan usaha, kekompakan dan kerja sama di antara mereka. Tidak ada yang tidak mudah namun juga tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka.

***

Susilastuti yang lebih dikenal dengan sebutan Susi lahir di Bantul, 27 Maret 1982 silam. Susi merupakan lulusan fakultas psikologi Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta atau yang saat ini berganti nama menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Staff YAKKUM Emergency Unit (YEU) ini sekarang tengah bertugas untuk melakukan pendampingan bagi masyarakat terdampak erupsi Merapi baik di Kabupaten Sleman Yogyakarta maupun di Kabupaten Magelang Jawa Tengah khususnya untuk kesiap-siagaan dan pengarusutamaan psikososial. Sebelumnya ia pernah bertugas di Aceh Barat, Padang, Pulau Nias dan berada sebentar di pengungsian korban Lumpur Lapindo, Porong Sidoarjo.

Sebelum bergabung dengan YEU  pada 2006 lalu, ia pernah aktif di beberapa organisasi. Menjadi relawan pada Rumah Singgah Anak Mandiri yang fokus pada pendampingan anak jalanan, relawan Transparency International Indonesia (TII) untuk pemantau dana kampanye, dan bergabung dengan GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkotika) Yogyakarta adalah pengalaman yang dimilikinya. Saat duduk di bangku kelas 2 SMA, ia pernah menjadi juara I dalam lomba penulisan essay untuk kategori umum yang diselenggarakan oleh Jamasba (Jamaah Masjid Bantul) Ramadhani. Tiga buah tulisannya diterbitkan dalam buku bertajuk “Pembelajaran dari Nias” yang diterbitkan oleh YEU pada pertengahan tahun 2011 ini. Susi dapat dihubungi melalui email susiparis@yahoo.com.

Kekeringan yang melanda sebagian wilayah di Propinsi Nusa Tenggara Timur dikabarkan telah menjadi penyebab terjadinya bencana kelaparan. Media melaporkan, sejak Agustus 2011 lalu, sebanyak 150 desa yang tersebar di 32 kecamatan di daerah itu dilaporkan terancam rawan pangan serius. Konon, seperti diberitakan Vivanews, 6 warga NTT telah tewas akibat kelaparan.

Kekeringan yang menyebabkan kegagalan panen menjadi alasan yang berulangkali dikemukakan media untuk mengabarkan situasi yang terjadi di NTT. Situasi ini memang riil terjadi di dan selalu menjadi masalah hingga saat ini di NTT. Pertanyaannya, mengapa justru hebohnya pada saat ini? 

Yulius Nakmofa dan PMPB pada saat berdiskusi bersama aktivis PRB di Seknas Walhi pada jumat (14/10). Menurutnya, pembangunan pertanian pangan di NTT memang salah kaprah. Seharusnya, pemerintah lokal mendorong pengembangan pertanian pangan jagung dan makanan-makanan pokok lain dan bukan memaksakan pembangunan sawah. Sawah dibangun tapi tidak ada air, ya tidak bisa digunakan, jelas Julius.

Selain itu, ketika masyarakat sudah sangat terbiasa dengan beras, infrastruktur pertanian padi setempat tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumsi beras pada tingkat propinsi NTT. Menurut kalkulasi pemerintah Provinsi NTT, kebutuhan padi per tahun mencapai 160 ribu ton per-tahun, sementara kapasitas sawah di NTT hanya bisa memproduksi 10 ribu ton per tahun. Selama ini, defisit kebutuhan tersebut dipenuhi dengan pengadaan padi dari luar NTT, tambah Julius.

Saat ini, ketika sawah tidak bisa diolah, sebagian warga yang mengandalkan penghasilan dari ekstraksi tambang mangaan. Masalahnya, per 6 September 2011 lalu, Badan Pengendali Lingkungan Hidup NTT mencabut ijin penambangan mangaan. Kebijakan ini menyebabkan para penambang mangaan tradisional yang selama ini menjual hasil tambangnya ke perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa memperoleh pendapatan. 

“Bisa dibayangkan, ladang tidak tergarap, sementara mangaan tidak bisa dijual, tidak ada uang untuk membeli makanan,” jelas Julius.

Emergency atau Development?

Berdasarkan pengamatan CD Bethesda, seperti terpapar dalam diskusi 7 Oktober 2011 yang lalu, dikatakan bahwa saat ini memang terjadi kekeringan panjang di NTT. Sebagian wilayah memang mengalami masalah gagal panen. Secara umum, keadaan memang sulit. Namun, CD Bethesda mengingatkan intervensi yang dibutuhkan, bukan dalam bentuk respon darurat, namun mengoreksi strategi pembangunan pertanian pangan lokal yang berkelanjutan.

Paula Hartyastuti, Direktur CD Bethesda, menyatakan pihaknya akan mendorong koordinasi bersama pihak-pihak lain diantaranya pemerintah, NGO, ORA, Gereja, untuk meningkatkan kewaspadaan atas ancaman rawan pangan pasca kekeringan panjang sekaligus berupaya untuk mendorong pembangunan pertanian organik lahan kering. Intinya, skenario respon dini yang dikombinasikan dengan strategi pembangunan pertanian berkelanjutan.

Paparan dari hasil observasi CD Bethesda dan penjelasan dari Julius Nakmofa sedikit banyak memberikan gambaran tentang situasi riil yang saat ini dihadapi di NTT. Masalahnya memang kompleks dan kekeringan hanya menjadi salah-satu faktor penyebab kondisi rawan pangan di provinsi tersebut. Pertanyaannya kemudian, seperti apa bentuk intervensi yang dibutuhkan? Apakah dibutuhkan respon darurat dengan bahan pangan? Atau yang dibutuhkan lebih pada intervensi pembangunan?

Apa itu Kelaparan?

Pada saat ini, pemerintah mengirimkan bantuan beras sebanyak 50 ton dikirim ke Kecamatan  Amanuban Timur dan Amanuban Selatan. Bantuan tersebut diantar langsung oleh tim khusus bentukan pemerintah yang akan melakukan pendataan untuk memastikan jumlah warga terdampak. 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten TTS, Martinus Tafui mengatakan, pemerintah setempat telah melakukan rapat kordinasi pada Kamis malam dan disepakati untuk segera mengambil langkah darurat guna mencegah jatuhnya korban tewas. Pertanyaannya, apakah upaya ini menjawab permasalahan kelaparan? 

Secara teknis, yang dimaksud dengan kelaparan adalah malnutrisi, yakni kurangnya sebagian atau seluruh elemen gizi yang dibutuhkan untuk kesehatan manusia. Terdapat dua jenis malnutrisi. Pertama, kekurangan protein (daging dan sumber protein lainnya) dan energy yang dihitung berdasarkan kecukupan kalori. Kedua, malnutrisi karena kekurangan mikronutrien (vitamin dan mineral). 

Pada saat ini terdapat upaya untuk memasukan obesitas sebagai bentuk ketiga malnutrisi. Masuknya obesitas sebagai salah-satu bentuk malntrisi memperluas pengertian yang umumnya terkait dengan kekurangan input nutrisi. Obesitas terjadi karena nutrisi yang diasup tidak berkualitas. Tidak hanya itu, obesitas juga terjadi karena kelebihan kalori atau kelebihan makanan-makanan sampah siap saji.

Ketiga bentuk kelaparan sebagaimana dipaparkan di atas memiliki keterkaitan yang jelas dengan kemiskinan. Kelaparan, baik karena kekurangan protein dan kalori, kekurangan mikronutrien, atau obesitas, adalah masalah-masalah yang berhulu pada rendahnya akses pangan bergizi bagi masyarakat miskin. Dengan begitu, kelaparan hanya bisa diatasi jika selaras dengan strategi pengentasan kemiskinan.

Dengan pengertian tertera di atas, kelaparan adalah satu jenis bencana yang secara umum terjadi secara perlahan dan selalu membutuhkan intervensi jangka panjang. Bencana kelaparan tidak mungkin bisa diselesaikan dengan hanya memperbesar pasokan pangan, meski dalam keadaan tertentu, memang dibutuhkan. Penyelesaian masalah dengan cara memasok makanan hanya bisa menyelesaikan “kelangkaan pangan”, bukan kelaparan.***

Yogyakarta, Indonesia - View today and this month as just steps in a long journey.

The need to focus on reducing the risks of disasters takes on special meaning on the International Day for Disaster Reduction (13 October) and throughout October.

Similarly, such a focus united some 40 participants in common purpose during a recent ACT Alliance global workshop on disaster risk reduction and climate change adaptation.

The 5-9 September meeting, held in Yogyakarta, Indonesia, allowed staff of ACT Alliance members that respond to disasters and are now dealing with the new challenges posed by climate change to come together, discuss common concerns and worries and work on solutions.

A key element for the workshop were field visits to Pangandaran (West Java), Temanggung, Sragen  and Solo (Central Java) and in Gunung Kidul (Yogyakarta), which allowed participants to meet with those at the grassroots who are dealing with the problems posed by tsunami, floods landslides and drought -- some in the same geographic region.

Take for example, the climate adaptation project by ACT member Diakonie Katastrophenhilfe, Germany near the coastal areas of Pangandaran in West Java.

Farmers in the region have seen their crops decimated since the December 2004 tsunami, largely because salt water from the Indian Ocean has continued to affect and damage crops, with many farmers experiencing total crop failures.

Salt water has continued to seep into rice fields, while climate change has presented a new threat -- rising sea levels.  Many farmers have left farming altogether, with deleterious effects for their families and communities.

The ACT/Diakonie project introduced salt-tolerant rice varieties, from India, and a system of rice intensification in which planting minimizes the amount of seed per acre and reduces the demand for water during the growing season. Farmers have joined together to learn about the concept, experiment and share knowledge at a "Sekolah Lapang," a farmers’ field school. "Learning by doing" have become watchwords.

The result? A success, according to a Diakonie report. "Land has been successfully re-cultivated over six planting seasons. Out of four kilograms of seed from India, farmers in these villages had produced more than 110 tons of rice seed by early 2009," the report said. "Additional protection of the coastal areas is afforded by the planting of 150 hectares of fruit trees, around two-thirds of which are local coconut trees and about a fifth mangos."

The problems posed by climate change are worrisome, with drought posing a particular concern. But the ability to plant and cultivate rice has given farmers and their families a sense of hope that sustainability is possible.

"We CAN be self-sufficient in rice," said farmer Taiyo, 47, "and that's important -- to remain self-sufficient."

Efforts to reduce the risks of disasters and adapt to climate change requires joint action by humanitarian groups, governments and other organizations.

While a week-long workshop can only do much, Arshinta of the Yakkum Emeregncy Unit, known as YEU, said the reach of ACT Alliance -- a worldwide grouping of 111 churches and church-related organizations that work together in humanitarian assistance, advocacy and development -- gives organizations like hers some clout when dealing with local and government bodies.

"The fact that we are part of a global network gives our work added value beyond local capacities," she said.

As does the fact that ACT members are prepared to work on disaster risk reduction and climate change adaptation as long-term problems, requiring a large vision and sustained commitment.

"This is long-term engagement, long-term involvement," said Sigit Wijayanta, executive director of YAKKUM Christian Foundation for Public Health, Indonesia. "Disaster risk reduction isn't just emergency work tied to a crisis. It's a development issue, and it's one way we are making a difference."

By Chris Herlinger

ACT Alliance/Church World Service

“The attitude of the head of our district (mayor/bupati) changed, the way he saw our village organization and our role in protecting our community. He realized that our plea is important to be attended as we actually befriend with such network as wide as YAKKUM and ACT Alliance” Suparmin 35 years old said with local accent having difficulty in pronouncing ACT Alliance’s name. He is member of what so called KMSB (Kelompok Masyarakat Siaga Bencana) or village disaster task force in Muncar village, Temanggung District Central Java Province. This village organization is concerned in disasters management, particularly the landslides risk which has been threatening their lives for generations.  He just dropped by at YEU office in Yogyakarta 3 days after the ACT Global workshop concluded on September 9, 2011 and eager to tell us this message. Forty participants of ACT DRR Global Workshop took place from 4-9 September 2011 in Yogyakarta Indonesia went to the field visits in Pangandaran (West Jawa), Temanggung, Sragen  and Solo (Central Java) and in Gunung Kidul (Yogyakarta)  and had intensive discussion with the people who face various disaster risks in their respective areas like tsunami, flood, landslides and drought and paid courtesy visit to the Government in respective district as they are the important component in disaster management. They are the duty bearer. “The Bupati confirmed that the relocation plan will be updated to us and we are welcomed for giving any suggestions relevant. In community side, we will pay attention to timing as rain may come soon and plan B if the plan is again delayed,” he added to answer our question what is the next plan to do after such discussion in the Bupati office the other day.

When posed with a concern raised during discussion with ACT that a possible hidden interest may be vested in such relocation idea and it could be the case in his village as the landslides so far actually remains as a risk and never turned into a real disaster, they only smiled. “Do you know Mr Edy, whose house became venue of our discussion last week? He never locks his house for more than 5 years, especially during the night (thing which is very uncommon in Indonesia as thieves may come and steal your properties inside home) because his family lives just next to hill slopes. He is afraid that anytime especially during rainy season; the hill may come down, hit them and sweep them away down to the vale. We certainly need to be aware of such worry of hidden agenda behind this relocation plan but we also admit that it is tiring to live under such fear for generations” Suparmin shared.  

Blawong Wetan kampong is located in Muncar village, Temanggung district in Central Java Province. Located 550 – 780 meter above sea level, Blawong is inhabited by 182 families. Most of the people in Blawong Wetan are farmers who plant coffee, palm, vanilla, corn, bananas and others short term plants. Thi is a hilly area that mainly consists of steep hills, and is composed of sandy clay sediments which is one of the factors that cause land movement. Besides that, high intensity of rainfall and rapid development of human settlements and their activities become the trigger factor for small or large scale of land movement that can threaten the safety of local inhabitants.    The community observed since 1963 that more and more soil cracks shown in their entire kampong. Even in some spots, few houses have been destroyed as the soil moves down right inside the houses. Some academic researches done by prominent scholars in Geology engineering confirmed the risk of landslides in this kampong. As noted by Kartika Sari the scholar from The Gadjah Mada University, the model of community based organization of KMSB can be a model for capacity building of communities living in vulnerable areas and should be replicated by Government of Temanggung district in other villages as part of disaster mitigation efforts.

“Knowing this kind of concern of disaster risk awareness is shared with others around the world gives us confidence that we do the right things in our life, protecting our lives” Suparmin concluded our conversation on that humid afternoon.

The same message should be once again confirmed in the reign of DRR Day this year which commemorated on October 13, 2011. The power of joining hands, the impact of our Alliance’s work in local level and clear yet simple strategy for bringing up the voice of the unheard are something that our Alliance should be proud of.  Our Alliance is our advocacy tool.  (ARS/14092011)

References for further reading:

field practices in DRR ACT Forum Indonesia.pdf

SUMMARY_REPORT_IF NOT JOINING HANDS.pdf

Syamsul Ardiansyah – Yakkum Jakarta Liaison Office

Meskipun produksi pangan global sesungguhnya cukup untuk memberi makan setiap penduduk dunia, namun pada tahun 2011 ini setidaknya terdapat 1 milyar anak-anak, perempuan, dan laki-laki yang terpaksa tidur dengan perut keroncongan.

Pandangan mata dunia saat ini memang tertuju pada krisis yang terjadi di kawasan Tanduk Afrika. Kekeringan panjang yang dipadu dengan kegagalan politik dan buruknya situasi keamanan tengah mengancam setidaknya 12 juta penduduk di kawasan Sub-Sahara tersebut. Namun, menurut laporan World Disaster Report 2011, dari 925 juta penduduk dunia yang menderita kelaparan, sekitar 62% atau sekitar 578 juta diantaranya tinggal di kawasan Asia Pasifik yang saat ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Jumlah penderita kelaparan di Asia Pasifik dua kali lebih besar dari jumlah penderita di kawasan Sub-Sahara.

Mayoritas penderita kelaparan adalah penduduk pedesaan yang semestinya menjadi pusat produksi pangan. Berdasarkan laporan Foresight Project (2011), setengah dari populasi rawan pangan dunia, tiga perempat dari anak-anak yang menderita gizi buruk di Afrika, dan mayoritas penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem adalah petani pangan skala kecil.

Angka kelaparan di perkotaan juga dilaporkan mengalami peningkatan. Dalam World Disaster Report 2010 dilaporkan sekitar 4.1 juta kaum miskin kota di Kenya tergolong “highly food insecure”. Meroketnya harga pangan dunia, khususnya sejak 2008 sampai sekarang, diperkirakan meningkatkan angka kelaparan di perkotaan di berbagai penjuru dunia.

Kasus kelaparan tidak hanya didominasi negara-negara miskin dan berkembang. Dalam WDR 2011 dinyatakan sekitar 19 juta penduduk di negara-negara berpendapatan tinggi juga mengalami masalah dengan kelaparan. Pada tahun 2010 misalnya, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) mengeluarkan dana sebesar $68 juta melalui program ‘food stamp’ untuk menjangkau 40 juta penduduk yang terindikasi kelaparan.

Jumlah penderita malnutrisi diperkirakan jauh lebih besar lagi. Pada saat ini, diperkirakan satu milyar penduduk dunia menderita kekurangan gizi, kekurangan vitamin, dan mineral. Selain itu, 1,5 juta diantaranya menderita kelebihan gizi dan obesitas yang dalam jangka panjang akan mengalami masalah kesehatan, seperti jantung, berbagai jenis kanker, sampai diabetes. Kini, risiko obesitas tidak hanya terjadi di negara-negara berpendapatan tinggi atau menengah, tapi mulai juga dialami negara-negara miskin.

Alih Fungsi

Salah-satu faktor yang memperburuk kerentanan dunia dalam hal pangan adalah intensifnya perampasan tanah dalam skala global. Oxfam melaporkan, sejak 2001 sampai sekarang, 227 juta hektar lahan—satu setengah kali luas Alaska—telah dijual-paksa atau sewa-paksa dengan kata lain “dirampas” oleh para investor industry pangan besar dunia. Angka ini belum ditambah dengan luas lahan yang dirampas untuk kepentingan pembangunan infrastruktur fisik.

Uniknya, faktor pendorong terjadinya perampasan tanah di berbagai belahan dunia adalah adanya prediksi tentang meningkatnya permintaan komoditi pangan skala besar, yang disinyalir menjadi penyebab krisis harga pangan pada tahun 2008 lalu. Analisis tersebut menyebutkan harga pangan global mengalami kenaikan 26% pada tahun lalu. Para analis juga memperkirakan komoditi pangan akan terus meroket. Penyebabnya, adanya kebutuhan untuk melipatgandakan produksi pangan sampai 70 persen untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penduduk yang diperkirakan akan mencapai 9,3 milyar di tahun 2050, dari perkiraan 6.9 milyar pada 2010.

Cina, Korea Selatan, dan Arab Saudi menjadi negara-negara yang paling getol menanamkan modalnya untuk menguasai lahan pertanian subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Salah-satu proyek investasi pertanian pangan skala besar adalah Merauke Integrated Food Farm Estate yang awalnya hendak didanai perusahaan milik keluarga Bin Laden.

Salah-satu implikasi dari meningkatnya investasi di sektor pertanian skala besar, yang mana mayoritas ditempuh melalui perampasan tanah, bisa dilihat dari kondisi yang dilanda Ethiopia, salah-satu negara di tanduk afrika yang saat ini mengalami kelaparan.

Antara tahun 2006 sampai 2009, investor Saudi dilaporkan memberikan dana sebesar $100 juta ke Pemerintah Ethiopia untuk menyewa lahan yang akan ditanami gandum, jelai, dan padi yang kemudian harus diekspor ke Saudi dengan bebas bea. Bagi Saudi, menginvestasikan dana sebesar $100 juta untuk mendapatkan konsesi lahan yang subur dengan pengairan yang cukup di Ethiopia jauh lebih efisien ketimbang mengubah gurun pasir gersang miliknya menjadi areal pertanian yang produktif.

Lantas bagaimana dengan Ethiopia? Sementara, World Food Program (WPF) pada tahun 2009 saja telah mengeluarkan dana sebesar $300 juta untuk membawa 460 ribu metric ton bahan pangan untuk membantu 5,7 juta rakyat negara tersebut yang membutuhkan bantuan pangan. Dengan data ini, secara logika, Ethiopia justru mengalami kerugian tiga kali lipat dari jumlah investasi yang mereka terima.

Mengapa investasi industry pertanian skala besar justru memperburuk kerentanan akses terhadap pangan? Jawabnya, pertama, investasi pertanian skala besar pada umumnya menyasar lahan subur yang dekat dengan sumber air yang mana sesungguhnya sebagian besar telah diusahakan oleh petani tradisional skala kecil. Hal tersebut tidak hanya menyingkirkan para petani tradisional skala kecil dari lahan garapannya, melainkan turut menyingkirkan sumber pangan utama mereka dan keluarganya

Kedua, alih fungsi lahan skala luas telah merusak sistem produksi pangan lokal. Seperti banyak kasus yang bisa ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia, ekspansi perkebunan kelapa sawit atau industry pangan skala besar, mempersempit areal garapan bagi petani peladang-berpindah. Mereka dipaksa mengubah sistem pertaniannya, dari ladang-berpindah menjadi pertanian-menetap.

Perubahan sistem pertanian ini menyebabkan kesulitan yang luar biasa bagi petani peladang berpindah. Tingginya biaya produksi untuk intensifikasi lahan menyebabkan tidak sedikit petani yang jatuh bangkrut, kehilangan lahan, dan terbelit utang pada rentenir. Kondisi ini akan jauh lebih buruk jika menimpa kalangan masyarakat suku bangsa minoritas.

Ketiga, agresi industry pertanian pangan skala besar, menyebabkan hilangnya unsur sosial dari produk-produk pangan produksi petani. Produk-produk pangan yang dihasilkan industry pangan skala besar menjadi komoditi barang-dagangan murni yang hanya bisa diakses dengan cara dibeli. Hal ini berbeda dengan sistem pertanian pangan skala kecil tradisional, yang mana hanya sebagian dari hasil pertanian yang dijual karena sebagian lagi disimpan sebagai cadangan pangan dalam lumbung keluarga.

Berkelanjutan

Bagaimana dengan Indonesia? Meski tidak separah kondisi di Tanduk Afrika atau di India, namun kelaparan, baik akibat kekeringan maupun kemiskinan ekstrem, adalah ancaman yang tidak bisa dianggap remeh oleh Indonesia. Pada saat ini, kita diingatkan oleh berita-berita mengenai kekeringan dan ancaman kelaparan yang terjadi di Provinsi NTT. Namun ancaman tersebut tidak hanya berpotensi terjadi NTT, selama kemiskinan belum teratasi dengan baik, ancaman kelaparan akan senantiasa hidup.

Keadaan ekonomi saat ini menuntut pemerintah untuk mengubah strategi, Pendekatan konvensional yang hanya memperhatikan aspek suplai dan kebutuhan, sudah harus ditinggalkan. Sebagaimana dilaporkan FAO, pasokan pangan bertambah, namun harga tidak juga turun. Jika terus mengimpor, inflasi pangan akan menggerus resiliensi fiskal pemerintah.

Karenanya, mau tidak mau, pemerintah harus dapat menemukan strategi kebijakan pangan dan pertanian yang efektif, efisien, mandiri, inklusif, dan lestari. Di samping itu, pemerintah juga dituntut untuk lebih berani mengamankan akses pangan rakyat dengan cara mencegah ekspansi pertanian skala besar, apalagi yang dilakukan dengan cara kekerasan. Pemerintah juga dituntut untuk lebih berani berpihak dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan bagi kaum tani yang ironisnya selalu hidup dalam keadaan yang serba sukar.

Hari Tani Nasional

Jakarta, 24 September 2011